Categories
Berita

Kronologi Pembayaran 2 Juta Dollar AS dari Pemerintah Myanmar untuk Melobi Kondisi Negaranya

Myanmar adalah salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Belakangan ini, Myanmar sedang mengalami masalah besar di bagian pemerintahannya. Untuk Anda yang belum mengetahuinya, ini dia sedikit latar belakang mengapa terjadi kudeta militer di Myanmar. 

Kronologi Pembayaran 2 Juta Dollar AS dari Pemerintah Myanmar untuk Melobi Kondisi Negaranya
  1. Kronologi Awal 

Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat negara itu selama satu tahun. Setelah liga nasional militer Aung San Suu Kyi menguasai pada 1 Februari, Partai Demokrat (NLD) memenangkan pemilihan umum. Menurut sumber dari BBC, angkatan bersenjata yang mendukung oposisi menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim bahwa kemenangan tersebut adalah penipuan. Inilah yang menjadi awal mula prahara dalam negara Myanmar. Kali ini, muncul pernyataan tentang pemerintah Myanmar yang membayar orang untuk menjelaskan kondisi negaranya. 

  1. Membayar Pelobi 

Pemerintah militer Burma diketahui telah membayar sejumlah uang dengan nominal 2 juta dollar Amerika atau setara dengan 28,8 miliar rupiah. Uang ini diberikan kepada seorang pelobi Israel-Kanada untuk membantu menjelaskan situasi sebenarnya di negara tersebut kepada Amerika Serikat dan negara lain. Dokumen yang diserahkan ke Departemen Kehakiman AS menunjukkan ini, sebagai bukti yang konkret. 

  1. Rencana Pelobian 

Perusahaan Dickens & Madson dari Kanada akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Amerika Serikat dalam hal ini. Mereka juga akan membantu melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dilakukan untuk melakukan perjanjian konsultasi. Dokumen perjanjian yang dikirimkan ke Departemen Kehakiman AS ini menyatakan bahwa ada sebuah perusahaan yang berbasis di Montreal yang nantinya akan membantu merancang dan menerapkan kebijakan pembangunan. Pembangunan ini tentunya menguntungkan Myanmar dan akan membantu menjelaskan situasi terkini negara tersebut. 

  1. Ketentuan Hukum 

Pada hari Rabu, 10 Maret 2021, ada sebuah sumber yang mengutip dokumen ini sebagai bagian dari “Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS” dan menerbitkannya secara online. Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah militer Burma tidak menjawab panggilan tersebut. Ben-Menashe, perwakilan dari perusahaan Dickens & Madson, Kanada, mengatakan bahwa tugasnya adalah meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Burma ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China. 

  1. Isu Muslim Rohingya

Tidak hanya itu, Ben juga mengatakan bahwa para jenderal ingin memulangkan Muslim Rohingya. Tentunya isu Rohingya ini juga tidak kalah pelik di beberapa tahun kebelakang. Muslim Rohingya merupakan etnis yang melarikan diri dari serangan militer 2017. Pada kala itu, PBB menuduh para jenderal tersebut mengawasi genosida. Tidak hanya itu, banyak negara yang akhirnya berbalik menyerang dan menyayangkan penanganan pemerintah Myanmar terhadap isu ini. 

John Sifton, selaku direktur Advokasi HAM Asia mengatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak berhak untuk membujuk Amerika Serikat. Dokumen lain yang diajukan oleh Ben-Menashe selaku perwakilan juga menunjukkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Jenderal Mya Tun Oo, menteri pertahanan pemerintah militer Myanmar. Dalam dokumen tersebut, tertera bahwa pemerintah akan membayar perusahaan tersebut sebesar 2 juta dollar Amerika, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. 

  1. Sanksi Hukum 

Mya Tun Oo dan jenderal berpangkat tinggi lainnya di Myanmar telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada. Bisa disimpulkan bahwa dokumen tersebut menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan jika diizinkan oleh undang-undang. 

Itu dia beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang kronologi terjadinya kudeta militer di Myanmar.